Pelantikan Paslon Terpilih Harus Terapkan Protokol Covid-19

Pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di 7 Kabupaten/Kota se-NTB berjalan aman dan lancar. Sejak tahapan awal hingga sekarang masih relatif kondusif.

“Pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember yang lalu, kita sempat cemas, namun ternyata Pilkada berjalan sesuai keinginan kita bersama,” Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si saat membuka apat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasca Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 di Hotel FAVE Mataram. Senin (21/12/2020)

Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak di NTB lanjut Sekda, tidak terlepas dari sinergi dan harmonisasi Pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan tentunya KPU dan Bawaslu sebagai leading sektor penyelenggara Pemilu.

Yang terpenting lanjut miq Gite adalah tahapan pelaksanaan pilkada ini sudah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Kemudian Pelaksanaan tahapan lanjutan pasca pilkada harus tetap pada aturan yang berlaku dan menerapkan protokol covid-19.

“Ikuti aturan ataupun juklas dan juknisnya, UU dan PKPU, sehingga Pemilu berjalan sesuai reelnya,” katanya

Mengingat masih dalam suasan pandemi covid, Sekda mengajak semua unsur masyarakat untuk tetap menerapkan Protokol Covid-19. Agar tahapan akhir pilkada nanti jangan sampai tercederai oleh pelanggaran protokol Covid, Karena pada tanggal 17 Januari, Kepala Daerah, Bupati dan Walikota terpilih akan dilantik.

“Jangan sampai saat pelantikan nanti akan banyak massa pendukung yang berkerumun, maka harus diperketat protokol kesehatan menjaga penyebaran Covid, pada saat proses pelantikan nanti, mencegah lebih baik dari mengobati,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Poldagri Muhari Isnaeni, SH yang mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 7 (tujuh) kabupaten/kota di NTB di masa pandemi corona virus disease (covid-19)

Muhari menambahkan , kegiatan ini juga merupakan upaya mengupdate data dan informasi permasalahan-permasalahan Pilkada serentak tahun 2020 pra, saat dan pasca Pilkada.

“Ini merupakan upaya pemerintah mendukung mensukseskan pelaksanaan Pilkada dan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif,” katanya.

#ntbgemilang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.