Penyerahan SK Hutan Adat, Hutan Sosial dan SK Tanah Obyek Reformasi Agraria

Penyerahan SK Hutan Adat, Hutan Sosial dan SK Tanah Obyek Reformasi Agraria oleh Presiden Republik Indonesia secara Virtual, Gedung Graha bhakti Praja Kantor Gubbernur NTB, Kamis (07/01/2021)

Usai mengikuti pidato Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dari Istana Presiden yang disiarkan secara virtual Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs.H. L. Gita Ariadi, M.Si menyerahkan Sertifikat Kalpataru kepada Saudara Idris Sahidu Warga Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Perintis Lingkungan atas kiprahnya menyelamatkan sumber mata air yang terancam rusak di kawasan Hutan Gunung Pemanto Datu KSB.

Kemudian dilanjutkan dengan Penyematan Selendang sebagai Duta Lingkungan Hidup Indonesia Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020, kepada Bq. Yolanda Apriliana. Penyematan selendang juga dilberikan kepada Agustina Rahma sebagai Duta Lingkungan Hidup NTB Tahun 2020. Sedangkan Penyerahan Trophy dan Sertipikat Program Kampung Iklim Katagori Utama kepada Ketua Kelompok Iklim Joben Lestari Dusun Joben Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur atas keterlibatannya dalam penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK.

Dan yang terakhir Penyerahan Trophy dan Sertifikat Program Kampung Iklim Katagori Utama kepada Ketua Kelompok Iklim Rindang Asri Dusun Dasan Agung Kebun Indah Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah atas keterlibatannya dalam penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK

Dalam Sambutannya Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyampaikan bahwa SK yang diterima ini berlaku hingga 35 tahun kedepan untuk itu masyarakat yang menerima diminta agar mengelola hutan dengan menanam tanaman yang produktif agar lahan terus dikembangkan sehingga memilki manfaat bagi ekonomi masyarakat.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar menjelaskan Di Provinsi NTB terdapat hutan sosial seluas 14.800 hektar ,10.270 KK dan registribusi tanah 127 hektar 873 KK.

Senada dengan yang disampaiakan Presiden, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghimbau masyarakat yang menerima amanah agar memanfaatkan hutan dengan sebaik baiknya dengan menanam tanaman yang produktif namun tetap menjaga kelestariannya.

“Manfaatkan SK yang diterima, mudah mudahan dengan SK ini tidak ada keraguan lagi dalam mengelola hutan”. jelas Bang Zul

#ntbgemilang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.