Rapat Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi yang Dialihkan dan Tidak Dialihkan ke Jabatan Fungsional

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si (tengah) memimpin Rapat Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi yang Dialihkan dan Tidak Dialihkan ke Jabatan Fungsional bersama Pimpinanan OPD Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (15/04/2021)


Dalam diskusi ini Sekda menegaskan Pimpinan OPD agar saling memberikan gambaran tentang jabatan administrator yang ada agar nanti tim yang bertugas akan mengkaji yang kemudian dilakukan pengukuhan mutasi esselon empat.

Penyederhanaan birokrasi ini lanjut Miq Gite bertujuan agar birokrasi lebih dinamis, ASN profesional, fokus pada pekerjaan fungsional, sistem kerja yg cepat dan efektif serta efisiensi kerja.

Sekda menambahkan, mengingat batas waktu yang ditentukan Mendagri hingga Juni mendatang kabupaten kota juga harus melaksanakan hal yang sama sehingga TIM pengkaji bisa bekerja sesuai target waktu yang ditentukan.

Senada dengan yang disampaikan Sekda, Kepala Biro Organisasi Setda NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si, menjelaskan hal pertama yang harus dilakukan OPD adalah melaksanakan identifikasi terkait jabatan administrator mana yang berpotensi dialihkan ke fungsional (sesuai pergub 82 thn 2020 dan pergub 83 /2020)

Ia menambahkan hasil pertemuan dan konsultasi dengan Kemendagri, dasarnya belum terbit SPK, norma, prosedur dan kriteria. Tapi akan menyusul seiring proses ini berjalan.

“Karena kita sedang di deadline harus diserahkan ke Kemendagri. Ditargetkan, pemetaan jabatan eselon III dan IV yang akan dialihkan ke jabatan fungsional tuntas Mei mendatang,” kata Karo Organisasi.

Menurutnya dalam rangka penyederhanaan birokrasi, yang harus dilakukan adalah identifikasi, terkait jabatan administrator yang berpotensi untuk dialihkan ke fungsional. 

“Kami sudah buat formulasinya bersama tim, namun perlu didiskusikan sebagai masukan atau tambahkan, untuk mempertajam,”jelasnya.

Identifikasi ini dilakukan atas dasar Pergub terbaru nomor 82 tahun 2020,  tentang struktur organisasi dinas daerah, dan Pergub 83 tahun 2020 tentang struktur organisasi badan daerah. 

Termasuk, surat Sekda beberapa waktu yang lalu dilampirkan dengan permen PAN RB terkait dengan jabatan fungsional. Ada 242 jumlah jabatan fungsional yang dapat dipilih sebagai pengganti dalam rangka mengakomodir tupoksi di jabatan administrator. 

“Sehingga, ketika penyetaraan, sesuai arahan Kemendagri harus dicari yang mendekati,” ujarnya.

Namun hasil konsultasi terakhir dengan Kemendagri, bahwa struktur organisasi di pemerintah pusat beda dengan di daerah. Sehingga yang menjadi acuan dalam membuat level jabatan administrasi di pemerintah daerah adalah sesuai dengan unit kerja.

#newnormal

#ntbgemilang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *