Welcome to Biro Umum NTB Official Website

(0370) 622373

Berita

Sosialisasi Teknis Penyusunan Laporan Tahunan 2023 dan Rencana Kinerja 2024, Biro Umum Hadiri Undangan Bappeda NTB

(Mataram) - Kepala Bagian Tata Usaha, Biro Umum Setda Provinsi NTB, Lalu Achmad Sukarman, S.STP., M.H. beserta staf Perencanaan menghadiri Rapat Penyusunan Laporan Tahunan 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 di Ruang Rapat Geopark, Bappeda Provinsi NTB, (Rabu, 10/1/24) pagi. 

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah (Evapol) , Lalu Miftahul Ulum, S.T. dan Fungsional Perencana Madya, Badaruddin, S.Si.,MA.,M.Ec.Dev, membahas mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dalam rangka persiapan penyusunan RKPD Tahun 2025, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023.

Kepala Bidang Evapol menjelaskan, bahwa fungsi perencanaan harus selalu beriringan dengan pelaporan, "Kami menekankan bahwa perencanaan yang baik dan terukur harus senantiasa memperhatikan bahwa apa yang direncanakan, dikerjakan dan dilaporkan progressnya hingga hasil akhirnya sesuai pedoman", ujarnya. Hal ini diperkuat oleh penyampaian dari Fungsional Perencana Ahli Madya, Badaruddin, S.Si.,MA.,M.Ec.Dev, bahwa perencanaan bisa dikatakan matang apabila langkah-langkah penyusunannya sesuai dengan pedoman, dan ada harmonisasi pekerjaan antara kami di Bappeda dan Bapak Ibu yang ada di OPD, semua kita upayakan bisa berjalan paralel dan antara dokumen hulu dan hilir tentunya harus berkesinambungan", ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir sebagai pemateri, Inspektur Pembantu II, M. Yusrin, S.H., M.H., serta Fungsional Auditor Ahli Muda, Eny Mariani, S.E., menjelaskan mengenai bagaimana rentetan perencanaan kinerja harus disusun, serta jangan sampai sasaran kinerja dan indikator kinerja yang ada dalam suatu program/kegiatan tidak menggambarkan apa yang ingin dicapai. "Rencana Kinerja harus selalu memperhatikan hal-hal tersebut harus termuat dan ada sinkronisasi yang jelas mulai Dokumen Puncak yaitu RPD, Renstra, Renja dan seterusnya hingga ke level bawah harus selalu berkaitan dan dokumen turunannya menunjang dokumen induk/pedomannya", ujar Irban II. (PPID Biro Umum)