PPID Biro Umum

 

 

   

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :  96  TAHUN 2018

TENTANG

 

PENETAPAN NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) / PENGELOLA WEBSITE PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

 

KEPALA BIRO UMUM

 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

 

 

b.

bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju Pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar pada Biro Umum, perlu menunjuk nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Pengelola Website;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB tentang Penetapan Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Pengelola Website

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;

 

 

2.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

 

 

3.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 

 

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 

 

5.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan;

 

 

6.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 

 

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

 

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

 

 

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan, dan Kinerja Instansi Pemerintah;

 

 

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

 

 

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 

 

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

 

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan  Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

 

 

14.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

 

 

15.

 

 

16

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;

 

 

17.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

 

MEMUTUSKAN

 

 

 

 

Menetapkan

:

 

 

KESATU

:

Menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Pengelola Website pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

:

Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU :

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan  pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;dan;
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Biro Umum Setda Provinsi NTB

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di  : Mataram

Pada Tanggal  : 29 Maret 2018

 

KEPALA BIRO UMUM

 

 

H. FATHUL GANI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690117 199003 1 007

 

 

 

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

  1. Sekretaris Daerah Provinsi NTB sebagai laporan di Mataram
  2. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB di Mataram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I

:

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

 

 

NOMOR        : 96 TAHUN 2018

 

 

 

TANGGAL    : 29 MARET 2018

 

 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) / PENGELOLA WEBSITE PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTB

 

NO.

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM PPID

KET.

1

Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB.

Penanggung jawab

 

2

Kepala Bagian Kesekretariatan dan Rumah Tangga.

Ketua

 

3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaaian, dan Perjalanan.

Sekretaris

 

4

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekda, Asisten, dan Staf Ahli

Pengelola Informasi

 

5

Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi

Dokumentasi dan Arsip

 

6

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Pelayanan Informasi

 

7

Roy Prabantoro, S.Kom

Pengelola Website

 

8

Lalu Yusup Sapari, SE

Anggota

 

9

Supardi

Anggota

 

10

Kurnia Khairany, S.IP

Anggota

 

11

Ayu Hermadeni, S.STP

Anggota

 

12

Yuliana

Anggota

 

13

Satria Budiawan

Anggota

 

 

KEPALA BIRO UMUM

 

 

  H. FATHUL GANI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690117 199003 1 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II

:

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

 

 

NOMOR        :  96    TAHUN 2018

 

 

 

TANGGAL    :  29    MARET 2018

 

 

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PPID

Fungsi PPID yaitu :

  1. Pemghimpunan informasi publik dari seluruh bidang-bidang lingkup Biro Umum Setda Provinsi NTB;
  2. Pentaan dan penyimpanan iformasi publik yang diperoleh dari seluruh bagian-bagian pada Biro Umum Setda Provinsi NTB;
  3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB PPID

Tugas  penanggungjawab PPID melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi

 

Fungsi Penananggungjawab PPID yaitu :

  1. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari seluruh bagian-bagian
  2. Pemberian arahan kepada bagian-bagian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI KETUA PPID

Tugas Ketua PPID yaitu mengkoordinasikan perencana, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi

 

Fungsi Ketua PPID yaitu :

  1. Pelaksanaan koordinasi perencana pengelola informasi dan dokumentasi
  2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi
  3. Pelaksanaan koordinasi informasi dan dokumentasi
  4. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS PPID

Tugas Sekretaris PPI yaitu :

  1. Mengkoordinasikan, mengkonsilidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh bagian-bagian pada Biro Umum Setda Prov.NTB
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penanggungjawab PPID

 

Fungsi Sekretaris PPID yaitu :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
  2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bagian-bagian
  3. Pelaksanaan koordinasi dan konsilidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
  4. Pelaksanaan pelayanan administarsi informasi dan dokumentasi
  5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik
  6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi

 

 

  1. TUGAS PENGELOLA INFORMASI

Tugas Pengelolaan Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik

Fungsi Pengelolaan Informasi yaitu :

  1. Perencanaan Program dan Pengelolaan Informasi
  2. Pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi publik
  3. Pengelolaaan system informasi dan dokumentasi
  4. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
  5. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik

 

 

  1. TUGAS DOKUMENTASI DAN ARSIP

Tugas Dokumentasi dan Arsip yaitu mengolah dan memberi pelayanan  konsultasi dan dokumentasi dan klasifikasi informasi

Fungsi Dokumentasi dan Arsip  yaitu :

  1. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Dokumentasi dan Arsip
  2. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik
  3. Inventarisasi pengkalisifikasian informasi dan dokumentasi
  4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi

 

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INFORMASI

Tugas Pelayanan Informasi yaitu melaksanakan pelayanan informasi publik.

Fungsi Pelayanan Informasi yaitu :

  1. Pelaksanaan perencanaan program Bidang pelayanan informasi
  2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi
  3. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi
  4. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi

 

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA WEBSITE
    1. Merancang pembaharuan tampilan website Biro Umum Setda Provinsi NTB
    2. Melakukan pengumpulan materi-materi berupa data dan informasi untuk pemuktahiran data dan informasi pada website Biro Umum Setda Provinsi NTB
    3. Melakukan pengentrian data dan memuat berita dan informasi pada website.
    4. Melakukan penatausahaan informasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi serta mengelola website Biro Umum Setda Provinsi NTB

 

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA

Tugas Anggota yaitu membantu pelaksanaan pelayanan informasi publik

Fungsi Anggota yaitu :

  1. Membantu kegiatan dan pelaksanaan informasi publik
  2. Membantu tugas dan fungsi pelayanan informasi PPID
  3. Membantu tugas dan fungsi dokumentasi dan arsip PPID
  4. Membantu tugas dan fungsi pengelola informasi PPID
  5. Membantu tugas dan fungsi sekretaris PPID
  6. Membantu tugas dan fungsi ketua  PPID

 

 

KEPALA BIRO UMUM

 

 

 H. FATHUL GANI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690117 199003 1 007

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 12 Telepon (0370) 622373 Mataram

 

 
   

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :  26 TAHUN 2019

TENTANG

 

PENETAPAN NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) / PENGELOLA WEBSITE PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

 

KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

 

 

b.

bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju Pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar pada Biro Umum, perlu menunjuk nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Pengelola Website;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB tentang Penetapan Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Pengelola Website

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;

 

 

2.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

 

 

3.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 

 

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 

 

5.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan;

 

 

6.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 

 

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

 

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

 

 

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan, dan Kinerja Instansi Pemerintah;

 

 

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

 

 

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 

 

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

 

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan  Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

 

 

14.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

 

 

15.

 

 

16

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019;

 

 

17.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

 

MEMUTUSKAN

 

 

 

 

Menetapkan

:

 

 

KESATU

:

Menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Pengelola Website pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

:

Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU :

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan  pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;dan;
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nusa Tenggara Barat melalui DPA Biro Umum Setda Provinsi NTB

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di  : Mataram

Pada Tanggal  : 01 Maret 2019

 

KEPALA BIRO UMUM

 

 

 

 

H. FATHUL GANI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690117 199003 1 007

 

 

 

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

  1. Sekretaris Daerah Provinsi NTB sebagai laporan di Mataram
  2. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB di Mataram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I

:

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

 

 

NOMOR        :   26   TAHUN 2019

 

 

 

TANGGAL    :   01   MARET 2019

 

 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) / PENGELOLA WEBSITE PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTB

 

NO.

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM PPID

KET.

1

Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB.

Penanggung jawab

 

2

Kepala Bagian Kesekretariatan dan Rumah Tangga.

Ketua

 

3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaaian, dan Perjalanan.

Sekretaris

 

4

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekda, Asisten, dan Staf Ahli

Pengelola Informasi

 

5

Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi

Dokumentasi dan Arsip

 

6

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Pelayanan Informasi

 

7

Kepala Sub Bagian Prasaranan Perkantoran

Penyelesaian Sengketa Informasi

 

7

Roy Prabantoro, S.Kom

Pengelola Website

 

8

Lalu Yusup Sapari, SE

Anggota

 

9

Supardi

Anggota

 

10

Kurnia Khairany, S.IP

Anggota

 

11

Ayu Hermadeni, S.STP

Anggota

 

12

Bagus Arianto Suwardono, SH

Anggota

 

13

Vivi Putri Ramadhoani, S.STP

Anggota

 

14

Subhannur

Anggota

 

 

KEPALA BIRO UMUM

 

 

 

 

H. FATHUL GANI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690117 199003 1 007

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II

:

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

 

 

NOMOR        :      TAHUN 2019

 

 

 

TANGGAL   :      MARET 2019

 

 

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PPID

Fungsi PPID yaitu :

  1. Pemghimpunan informasi publik dari seluruh bidang-bidang lingkup Biro Umum Setda Provinsi NTB;
  2. Pentaan dan penyimpanan iformasi publik yang diperoleh dari seluruh bagian-bagian pada Biro Umum Setda Provinsi NTB;
  3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB PPID

Tugas  penanggungjawab PPID melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi

 

Fungsi Penananggungjawab PPID yaitu :

  1. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari seluruh bagian-bagian
  2. Pemberian arahan kepada bagian-bagian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI KETUA PPID

Tugas Ketua PPID yaitu mengkoordinasikan perencana, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi

 

Fungsi Ketua PPID yaitu :

  1. Pelaksanaan koordinasi perencana pengelola informasi dan dokumentasi
  2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi
  3. Pelaksanaan koordinasi informasi dan dokumentasi
  4. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS PPID

Tugas Sekretaris PPI yaitu :

  1. Mengkoordinasikan, mengkonsilidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh bagian-bagian pada Biro Umum Setda Prov.NTB
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penanggungjawab PPID

 

Fungsi Sekretaris PPID yaitu :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
  2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bagian-bagian
  3. Pelaksanaan koordinasi dan konsilidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
  4. Pelaksanaan pelayanan administarsi informasi dan dokumentasi
  5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik
  6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi

 

 TUGAS PENGELOLA INFORMASI

Tugas Pengelolaan Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik

Fungsi Pengelolaan Informasi yaitu :

  1. Perencanaan Program dan Pengelolaan Informasi
  2. Pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi publik
  3. Pengelolaaan system informasi dan dokumentasi
  4. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
  5. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik

 

  1. TUGAS DOKUMENTASI DAN ARSIP

Tugas Dokumentasi dan Arsip yaitu mengolah dan memberi pelayanan  konsultasi dan dokumentasi dan klasifikasi informasi

Fungsi Dokumentasi dan Arsip  yaitu :

  1. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Dokumentasi dan Arsip
  2. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik
  3. Inventarisasi pengkalisifikasian informasi dan dokumentasi
  4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INFORMASI

Tugas Pelayanan Informasi yaitu melaksanakan pelayanan informasi publik.

Fungsi Pelayanan Informasi yaitu :

  1. Pelaksanaan perencanaan program Bidang pelayanan informasi
  2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi
  3. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi
  4. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
  1. Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi
  2. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik
  3. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan  permasalahan informasi publik;
  4. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
  5. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
  6. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA WEBSITE
    1. Merancang pembaharuan tampilan website Biro Umum Setda Provinsi NTB
    2. Melakukan pengumpulan materi-materi berupa data dan informasi untuk pemuktahiran data dan informasi pada website Biro Umum Setda Provinsi NTB
    3. Melakukan pengentrian data dan memuat berita dan informasi pada website.
    4. Melakukan penatausahaan informasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi serta mengelola website Biro Umum Setda Provinsi NTB

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA

Tugas Anggota yaitu membantu pelaksanaan pelayanan informasi publik

Fungsi Anggota yaitu :

  1. Membantu kegiatan dan pelaksanaan informasi publik
  2. Membantu tugas dan fungsi pelayanan informasi PPID
  3. Membantu tugas dan fungsi dokumentasi dan arsip PPID
  4. Membantu tugas dan fungsi pengelola informasi PPID
  5. Membantu tugas dan fungsi sekretaris PPID
  6. Membantu tugas dan fungsi ketua  PPID

 

 

KEPALA BIRO UMUM

 

 

 

 

H. FATHUL GANI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690117 199003 1 007