Welcome to BIRO UMUM NTB Official Website

(0370) 625325

Berita

Gubernur NTB Terima Kunker Komisi IV DPR RI

Gubernur NTB Terima Kunker Komisi IV DPR RI

 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur NTB Hj.Indah Dhamayanti Putri  menerima Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Pangan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto.

Kunjungan ini dalam rangka pembahasan RUU Pangan menuju Swasembada Pangan Nasional dan menyerap Aspirasi Pemerintah Daerah, petani dan masyarakat.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa petani di NTB membutuhkan dukungan untuk merevitalisasi jaringan irigasi lama guna meningkatkan intensitas tanam.

“Insya Allah meskipun lahannya berkurang, produktivitasnya naik karena ada intensifikasi, bukan ekstensifikasi. Artinya perbaikan irigasi, kemudian pupuk Alhamdulillah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kebijakan yang paling mengenak ke petani itu adalah penetapan HPP Rp6.500 khusus untuk gabah,” ujar Gubernur.

Gubernur juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mendorong hilirisasi sektor pangan, termasuk pembangunan industri pakan dan pabrik pupuk di NTB.

“Mohon dukungan, Bu, untuk bisa didorong agar ada hilirisasi. Kami juga berusaha ke pihak swasta, tapi kalau misalnya Danantara masuk dan melakukan investasi dengan pembangunan pabrik pakan di sini tentu akan sangat membantu,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa NTB memiliki potensi pangan besar dan diharapkan pembahasan RUU Pangan dapat memperkuat posisi NTB sebagai lumbung pangan Nasional.

“Kami berharap dalam rapat kerja hari ini akan mengemuka berbagai hal yang menjadi oleh-oleh bagi Ibu Ketua Komisi IV beserta seluruh anggota dalam kunjungan kerja di NTB,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah, petani, dan masyarakat.

“Kita ketahui bahwa NTB memiliki potensi sangat besar dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan nasional yang akan disusun mencerminkan kebutuhan dan prioritas di daerah,” terangnya.